Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara resmi menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2025–2029. Kegiatan ini digelar di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada Kamis (10/04/2025).
Dengan mengusung tema “Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif,” acara ini menjadi wadah strategis dalam menjaring masukan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat guna mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan responsif.
Acara pembukaan dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, didampingi oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman. Hadir pula Ketua DPRD Kota Kendari, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala BNN Kota Kendari, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta perwakilan tokoh masyarakat dan pelaku usaha.
Sinergi Perencanaan, Musrenbang RKPD 2026 dan Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 Digelar Pemkot Kendari
Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang dan forum konsultasi publik ini bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, melainkan bagian penting dari proses demokratis dalam perencanaan pembangunan.
“Musrenbang ini adalah wujud komitmen kita terhadap prinsip-prinsip partisipatif dalam perencanaan. Ini bukan sekadar rutinitas, tapi wujud nyata kita untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Baik RKPD yang sifatnya tahunan, maupun RPJMD yang menjadi panduan pembangunan jangka menengah,” ujar Wali Kota.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengharuskan adanya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, dalam sambutannya mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan yang efektif tidak dapat dilakukan secara sektoral atau terpisah-pisah. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas.
“Kita butuh kolaborasi lintas sektor — dari pemerintah, legislatif, dunia usaha, hingga masyarakat. Hanya dengan sinergi, kita bisa menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran dan berdampak nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa forum ini diharapkan menjadi titik awal dari lahirnya kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di Kota Kendari.
Musrenbang dan forum konsultasi ini juga menjadi sarana untuk menyatukan persepsi, menjaring masukan, serta memperkuat sinergi antar pihak terkait dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Kota Kendari dalam jangka pendek hingga menengah. Di akhir kegiatan, Bappeda akan merangkum seluruh hasil diskusi dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan dokumen RKPD 2026 dan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029.
