bnn.go.id, Jakarta – BNN RI melalui Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Perbaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dalam rangka Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran BNN Tahun 2020 pada tanggal 23 sampai 26 September 2019 di Novotel Hotel, Jakarta Utara
Kegiatan yang dihadiri oleh 424 peserta ini merupakan upaya BNN untuk menyusun anggaran lebih awal, guna memastikan kualitas perencanaan dengan waktu penyusunan anggaran yang leluasa dan melibatkan seluruh bagian pada tiap levelnya.
Dalam sambutannya, Kepala BNN RI, Heru Winarko meminta jajarannya agar dapat mengurangi revisi anggaran, karena hal tersebut akan berpengaruh pada penilaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).
“Tolong jangan copy paste!” tegasnya kepada ratusan peserta yang hadir di Jakarta.
Jenderal bintang tiga tersebut juga menghimbau kepada para kepala satuan kerja agar senantiasa mendampingi petugas perencana dalam verifikasi/ telaah dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementeraian/Lembaga (RKA-K/L) secara penuh dan bertanggungjawab demi tercapainya target sasaran kegiatan.
RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai dokumen penganggaran, dokumen RKA-K/L berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Renja K/L beserta anggarannya pada tahun yang direncanakan.
Sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan penelitian RKA-K/L TA 2020 di lingkungan BNN sebagai pengejewantahan amanat atas Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan ANggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Peraturan Menteri Keuangan Noor 142/PMK.02/2018 Perubahan Atas PEraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Turut hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Utama BNN, Wahyu Adi. Beliau memaparkan tentang keberhasilan BNN yang mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam hal pengelolaan keuangan sebanyak 5 kali secara berturut-turut. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama. Karena itulah, beliau mengingatkan, untuk mempertahankan predikat seperti itu, maka diharapkan tidak ada lagi pelanggaran yang prinsipil. Selain penghargaan di atas, Irtama juga mengatakan BNN sedang berusaha mengejar prestasi lainnya yaitu untuk aspek tata kelola barang milik negara.
(dn)
